Oleh: Zauzi
Era reformasi dan masa peralihan mulai terasa manfaatnya. Salah satu bagian dari tuntutan reformasi yaitu supremasi hukum dan otonomi daerah. Pernahkah terpikirkan oleh kita semua jika tidak ada reformasi? Mungkin saat ini kita masih selalu di suapin oleh IMF atau negara adikuasa, kita memang negara yang baru mulai tumbuh dan berkembang, bahkan bisa dikatakan bahwa negara kita adalah negara miskin. Saat awal reformasi kita selalu menyalahkan mahasiswa dan generasi muda bangsa kita yang berani menyuarakan diri untuk menuntut perubahan. Terasa berat memang jika akan memulai sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya.
Reformasi merupakan salah satu cara yang ditempuh generasi muda bangsa kita untuk menuju sebuah perubahan bangsa menjadi lebih baik. Agenda reformasi memang begitu besar dan menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya mereka yang bersuara ketika itu. Hari ini usia reformasi telah 11 tahun, berbagai perubahan mulai terasa manfaatnya, misalna pemberian otonomi daerah, penegakan hukum tanpa panda bulu dan berbagai perubahan sistem pemerintahan.
Otonomi daerah diberikan dengan tujuan agar setiap daerah mampu memberdayakan kekayaan yang dimiliki, meliputi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan berbagai kekayaan lainnya. Kalimantan Barat merupakan salah satu propinsi yang kaya akan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, namun kekayaan tersebut tidak mampu menjadikan Kalbar menjadi daerah yang memilki pendapatan perkapita paling besar. Dari hasil penelitian yang baru saja dirilis oleh media lokal Kalbar, Pontianak post, bahwa Kalbar memiliki cadangan Uranium 20 ribu ton yang terpendam di kabupaten Melawi. Hal ini menunjukkan bahwa kita kaya namun kita tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk memberdayakannya. Secara demografi Kalimantan Barat merupakan propinsi yang sangat luas dan memiliki potensi bisnis yang sangat besar. Kalimantan Barat merupakan satu-satunya propinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Oleh karena itu, agar potensi yang kita miliki benar-benar bermanfaat, maka pembangunan harus merata, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan kualitas SDM-nya. Karena luasnya daerah Kalimantan Barat dan sulitnya mobilisasi, maka sangat layak jika Kalimantan Barat membentuk propinsi baru, Kapuas Raya, yang meliputi lima kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat; meliputi kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan kabupaten Kapuas Hulu. Pemisahan propinsi baru bukan untuk dijadikan isu politik maupun berkaitan dengan kekuasaan, melainkan untuk mengefektifkan dan efisiensi pemberdayaan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan mobilisasi.
Kelima kabupaten yang akan membentuk propinsi telah memenuhi standar kelayakan, dan telah menjadi agenda para wakil rayat di Senayan untuk membahasnya dan menindaklanjutinya. Kemampuan untuk membentuk Propinsi Kapuas Raya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lima kabupaten tersebut dan secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan tujuan pembentukan propinsi Kapuas Raya maka pemerintah daerah di lima kabupaten akan bekerja maksimal untuk memenuhi semua keperluan yang harus disiapkan dalam pembentukan propinsi Kapuas Raya, namun kemampuan lobi dan negosiasi pemerintah daerah ke propinsi sangat kurang, begitu juga dengan pemerintah propinsi ke pusat. Kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi jalan negara dari Pontianak menuju lima kabupaten di kawasan timur Kalbar, sangat tidak layak untuk disebut jalan negara. Parahnya kerusakan jalan sangat membahayakan para pengguna jalan, bahkan Gubernur saja tidak berminat menggunakan jalur darat untuk berkunjung ke daerah di lima kabupaten itu.
Untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan yang menghubungkan antar kabupaten merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah propinsi. Dengan adanya rencana pembentukan propinsi Kapuas Raya tentunya menjadikan harapan pembangunan yang merata disemua bidang dan semua sektor. Kapuas Raya bukan hanya mimpi dan buah politik para politikus kita, namun sebuah harapan masyarakat agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat semakin merata. Bisa saja kita katakan bahwa pembentukan propinsi Kapuas Raya adalah sebuah mimpi masyarakat wilayah timur Kalbar, namun ini adalah mimpi yang sempurna, mimpi yang akan menjadikan cita-cita bangsa ini tercapai. Cita-cita yang tertuang dalam Pancasila, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Cita-cita ini akan tercapai jika akses informasi pembangunan dan pemerintahan semakin pendek dan mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum.
Masyarakat secara umum memerlukan informasi dari pemerintah, namun selama ini masyarakat kurang, atau bahkan tidak memeliki akses untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, dengan terbentuknya propinsi Kapuas Raya masyarakat akan mendapatkan akses informasi yang memadai. Selain itu juga, potensi kekayaan alam dan SDM yang dimiliki dapat diberdayakan semaksimal mungkin agar tercipta kesejahteraan masyarakat seperti yang kita harapkan selama ini, dari masa awal kemerdekaan.
Masyarakat tentunya berharap agar Gubernur dan pemerintah pusat, serta para wakil rakyat dapat mewujudkan mimpi yang sempurna ini agar tercipta masyarakat sejahtera, tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek politik kacangan. Sudah saatnya masyarakat menjadi subjek atau pelaku pembangunan bangsa ini, bukan hanya menjadi korban-korban politik. Semoga mimpi kita yang sempurna ini menjadi nyata.
Era reformasi dan masa peralihan mulai terasa manfaatnya. Salah satu bagian dari tuntutan reformasi yaitu supremasi hukum dan otonomi daerah. Pernahkah terpikirkan oleh kita semua jika tidak ada reformasi? Mungkin saat ini kita masih selalu di suapin oleh IMF atau negara adikuasa, kita memang negara yang baru mulai tumbuh dan berkembang, bahkan bisa dikatakan bahwa negara kita adalah negara miskin. Saat awal reformasi kita selalu menyalahkan mahasiswa dan generasi muda bangsa kita yang berani menyuarakan diri untuk menuntut perubahan. Terasa berat memang jika akan memulai sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya.
Reformasi merupakan salah satu cara yang ditempuh generasi muda bangsa kita untuk menuju sebuah perubahan bangsa menjadi lebih baik. Agenda reformasi memang begitu besar dan menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya mereka yang bersuara ketika itu. Hari ini usia reformasi telah 11 tahun, berbagai perubahan mulai terasa manfaatnya, misalna pemberian otonomi daerah, penegakan hukum tanpa panda bulu dan berbagai perubahan sistem pemerintahan.
Otonomi daerah diberikan dengan tujuan agar setiap daerah mampu memberdayakan kekayaan yang dimiliki, meliputi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan berbagai kekayaan lainnya. Kalimantan Barat merupakan salah satu propinsi yang kaya akan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, namun kekayaan tersebut tidak mampu menjadikan Kalbar menjadi daerah yang memilki pendapatan perkapita paling besar. Dari hasil penelitian yang baru saja dirilis oleh media lokal Kalbar, Pontianak post, bahwa Kalbar memiliki cadangan Uranium 20 ribu ton yang terpendam di kabupaten Melawi. Hal ini menunjukkan bahwa kita kaya namun kita tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk memberdayakannya. Secara demografi Kalimantan Barat merupakan propinsi yang sangat luas dan memiliki potensi bisnis yang sangat besar. Kalimantan Barat merupakan satu-satunya propinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Oleh karena itu, agar potensi yang kita miliki benar-benar bermanfaat, maka pembangunan harus merata, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan kualitas SDM-nya. Karena luasnya daerah Kalimantan Barat dan sulitnya mobilisasi, maka sangat layak jika Kalimantan Barat membentuk propinsi baru, Kapuas Raya, yang meliputi lima kabupaten di wilayah timur Kalimantan Barat; meliputi kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan kabupaten Kapuas Hulu. Pemisahan propinsi baru bukan untuk dijadikan isu politik maupun berkaitan dengan kekuasaan, melainkan untuk mengefektifkan dan efisiensi pemberdayaan sumber daya yang ada dan meningkatkan kemampuan mobilisasi.
Kelima kabupaten yang akan membentuk propinsi telah memenuhi standar kelayakan, dan telah menjadi agenda para wakil rayat di Senayan untuk membahasnya dan menindaklanjutinya. Kemampuan untuk membentuk Propinsi Kapuas Raya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lima kabupaten tersebut dan secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan tujuan pembentukan propinsi Kapuas Raya maka pemerintah daerah di lima kabupaten akan bekerja maksimal untuk memenuhi semua keperluan yang harus disiapkan dalam pembentukan propinsi Kapuas Raya, namun kemampuan lobi dan negosiasi pemerintah daerah ke propinsi sangat kurang, begitu juga dengan pemerintah propinsi ke pusat. Kita bisa lihat sendiri bagaimana kondisi jalan negara dari Pontianak menuju lima kabupaten di kawasan timur Kalbar, sangat tidak layak untuk disebut jalan negara. Parahnya kerusakan jalan sangat membahayakan para pengguna jalan, bahkan Gubernur saja tidak berminat menggunakan jalur darat untuk berkunjung ke daerah di lima kabupaten itu.
Untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan yang menghubungkan antar kabupaten merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan juga pemerintah propinsi. Dengan adanya rencana pembentukan propinsi Kapuas Raya tentunya menjadikan harapan pembangunan yang merata disemua bidang dan semua sektor. Kapuas Raya bukan hanya mimpi dan buah politik para politikus kita, namun sebuah harapan masyarakat agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat semakin merata. Bisa saja kita katakan bahwa pembentukan propinsi Kapuas Raya adalah sebuah mimpi masyarakat wilayah timur Kalbar, namun ini adalah mimpi yang sempurna, mimpi yang akan menjadikan cita-cita bangsa ini tercapai. Cita-cita yang tertuang dalam Pancasila, yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Cita-cita ini akan tercapai jika akses informasi pembangunan dan pemerintahan semakin pendek dan mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum.
Masyarakat secara umum memerlukan informasi dari pemerintah, namun selama ini masyarakat kurang, atau bahkan tidak memeliki akses untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, dengan terbentuknya propinsi Kapuas Raya masyarakat akan mendapatkan akses informasi yang memadai. Selain itu juga, potensi kekayaan alam dan SDM yang dimiliki dapat diberdayakan semaksimal mungkin agar tercipta kesejahteraan masyarakat seperti yang kita harapkan selama ini, dari masa awal kemerdekaan.
Masyarakat tentunya berharap agar Gubernur dan pemerintah pusat, serta para wakil rakyat dapat mewujudkan mimpi yang sempurna ini agar tercipta masyarakat sejahtera, tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek politik kacangan. Sudah saatnya masyarakat menjadi subjek atau pelaku pembangunan bangsa ini, bukan hanya menjadi korban-korban politik. Semoga mimpi kita yang sempurna ini menjadi nyata.
